Jakarta (KABARIN) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 151 ribu dosis vaksin untuk memperkuat pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Barat. Langkah ini jadi bagian dari akselerasi vaksinasi ternak yang dilakukan secara masif dan terukur demi menekan penyebaran penyakit.
"Ini sebagai upaya melindungi ternak, menekan risiko penularan, serta menjaga keberlanjutan sektor peternakan," kata Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Secara nasional, Kementan menargetkan penyaluran 4 juta dosis vaksin PMK sepanjang 2026. Dari total tersebut, 80 persen dialokasikan untuk zona pemberantasan, 15 persen untuk zona pengendalian, dan 5 persen disiapkan sebagai stok cadangan jika muncul kasus baru di daerah.
"Untuk Jawa Barat, Kementan mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin PMK di tahun 2026," ujarnya.
Alokasi vaksin untuk Jawa Barat dibagi ke dalam dua periode, yakni Januari–Maret dan Juli–Agustus, masing-masing sebanyak 75.500 dosis. Pada pengiriman Januari, Jawa Barat sudah menerima 60.000 dosis, sementara sisanya akan dikirim secara bertahap.
“Selanjutnya, alokasi vaksin untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” jelas Hendra usai kegiatan Kolaborasi dan Akselerasi Vaksinasi PMK di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Langkah percepatan vaksinasi ini diambil sebagai respons atas dinamika kasus PMK di sejumlah wilayah. Berdasarkan data pemantauan hingga 1 Februari 2026, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di Jawa Barat. Kondisi ini membuat Jawa Barat masuk dalam wilayah prioritas pengendalian, mengingat populasi ternaknya tinggi dan lalu lintas ternak antarwilayah juga cukup padat.
Hendra menegaskan, vaksinasi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penerapan biosekuriti yang disiplin. Biosekuriti penting untuk mencegah virus masuk dan menyebar lewat manusia, peralatan, kendaraan, hingga lalu lintas ternak.
“Vaksinasi dan biosekuriti merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penularan PMK. Oleh karena itu, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan biosekuriti yang disiplin dan berkelanjutan,” ucapnya.
Dari daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian serta para peternak yang aktif ikut program vaksinasi PMK. Ia menekankan pentingnya sikap kooperatif dari semua pihak karena pengendalian PMK tidak bisa dikerjakan sendirian.
Menurut Asep, pengendalian PMK perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, peternak, pihak swasta, asosiasi peternakan dan kedokteran hewan, serta perguruan tinggi.
"Jika kita kompak, saya yakin Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak kita,” imbuh Asep.
Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah sudah mengalokasikan vaksin PMK sebagai langkah konkret pengendalian wabah di berbagai daerah. Ia meminta seluruh jajaran tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, kata Amran, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang sudah berjalan tidak kendor.
Lewat program vaksinasi ini, pemerintah berharap penyebaran PMK bisa ditekan secara signifikan, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petugas lapangan, dan peternak menjadi kunci agar pengendalian PMK berjalan efektif dan berkelanjutan," kata Amran.
Editor: Raihan Fadilah
Copyright © KABARIN 2026